BPH Migas Gandeng UGM Kawal BBM Subsidi Tepat Sasaran

Yogyakarta,(RI)-Pengendalian penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran tak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah. Peran serta dan gerakan bersama penggunaan BBM yang wajar dan bijak membutuhkan pelibatan berbagai elemen masyarakat, salah satunya generasi muda.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan, generasi muda dan akademisi perlu memahami tata kelola distribusi BBM subsidi, kompensasi, hingga BBM nonsubsidi yang digunakan oleh masyarakat.

“Kami menyampaikan peran dan fungsi BPH Migas serta urgensi tata kelola regulasi penyaluran BBM, baik itu BBM subsidi dan kompensasi, maupun Jenis Bahan Bakar Umum yang dikonsumsi oleh masyarakat,” terangnya dalam Kuliah Umum di Sekolah Vokasi Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta,Belum lama ini.

Menurut Wahyudi, civitas akademika dapat menyampaikan edukasi kepada publik pentingnya hemat energi. Penggunaan energi secara bijak merupakan bagian dari upaya menuju swasembada energi nasional.

Kajian yang dilakukan di lingkungan kampus juga diperlukan agar kebijakan subsidi BBM semakin tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat yang berhak sebagai penggerak roda ekonomi di masing-masing daerah. Tujuannya, agar distribusi BBM di berbagai wilayah dapat berjalan lebih optimal dan masyarakat tidak mengalami hambatan akses energi, mengingat kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas.

“Ini penting, UGM juga melakukan monitoring (pemantauan) terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran maupun tepat manfaat kepada masyarakat. Ini kolaborasi yang istimewa, UGM terus menciptakan generasi muda dapat memahami peran pentingnya negara dalam penyediaan dan distribusi BBM, serta dapat melakukan pengawasan secara langsung bersama seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Wahyudi mencontohkan tantangan pendistribusian BBM di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Indonesia. Salah satunya di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan dengan wilayah Serawak, Malaysia.

Pengiriman BBM menuju Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Nunukan, dilakukan menggunakan Air Tractor dari bandara Juwata menuju bandara tujuan dilakukan maksimal hanya tiga kali dalam sehari. Pilot yang menerbangkan pesawat jenis Air Tractor juga harus memiliki sertifikasi khusus untuk mengawaki armada yang menjadi garda terdepan distribusi BBM hingga wilayah terluar NKRI.

Setelah tiba di bandara tujuan, BBM kemudian dipindahkan ke mobil jenis double cabin dengan kapasitas memuat BBM 1 kiloliter untuk disalurkan ke Penyalur BBM Satu Harga di 4 kecamatan Kabupaten Nunukan. Perjalanan jalur darat yang ditempuh tidaklah mudah, mobil harus menembus rute panjang menuju wilayah pedalaman Kalimantan Utara dengan medan yang berat, ekstrem dan beresiko tinggi.

Lama waktu pengiriman BBM Subsidi ke penyalur BBM 1 Harga juga bervariasi. Untuk wilayah Krayan Selatan contohnya, jaraknya mencapai sekitar 30 hingga 40 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 2-3 hari, di mana waktu tempuh pengiriman BBM subsidi juga sangat tergantung dengan kondisi cuaca.

“Penyediaan BBM hingga wilayah 3T merupakan tugas negara. Dengan resiko yang sangat tinggi untuk dapat mengirimkan BBM bagi masyarakat yang benar-benar sulit terjangkau,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. BPH Migas memastikan agar subsidi energi tersalurkan tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat.

Wahyudi menjelaskan bahwa sepanjang 2025, realisasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tetap terkendali, tersalurkan kepada masyarakat yang berhak dan berada di bawah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan penguatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh.

Dengan pengawasan dan tata kelola yang semakin transparan, Pemerintah memastikan subsidi energi tetap menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus penopang stabilitas ekonomi.

“Kita kawal bersama, agar prinsip pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan dan melakukan kegiatan ekonomi di tingkat daerah dapat berjalan dengan lancar. Ini juga untuk mendorong agar civitas akademika UGM dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada BPH Migas terhadap asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Agar kemandirian energi dapat terjamin dan terlaksana dengan baik,” pungkas Wahyudi.

Dekan Sekolah Vokasi UGM Agus Maryono mengatakan, distribusi BBM merupakan isu kompleks yang perlu dipahami dunia akademik agar bisa memberikan solusi berbasis data dan kajian.

“Kami berharap kolaborasi ini diteruskan untuk membentuk working group (kelompok kerja) yang fungsinya untuk memprediksi perkembangan ke depan dengan berbagai data yang dikumpulkan. Agar kita dapat mempersiapkan sedini mungkin apa yang akan terjadi baik secara ekonomi, sosial maupun hal lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Adrianus Firminus Parera menjelaskan, pihaknya turut memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi, khususnya minyak tanah di wilayah kepulauan.

“Dalam instrumen pengawasan, kami pastikan ketersediaan stok di pangkalan (minyak tanah), memastikan harga jual (minyak tanah) sesuai regulasi Pemerintah, memastikan penyaluran kepada masyarakat penerima. Berikutnya, kami memastikan distribusi antar wilayah, serta pemetaan adanya potensi penyalahgunaan. Itu adalah berbagai instrumen yang kami coba gunakan untuk memastikan perihal BBM di tingkat lapangan,” tutur Adrianus.

Sementara itu, salah seorang mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Gilang Prayoga mengaku, melalui kuliah umum ini dirinya mendapatkan wawasan baru mengenai pengendalian dan pengawasan distribusi BBM di Indonesia.

“Kami sebagai mahasiswa memperoleh insight (pemahaman) baru dan wawasan mengenai bagaimana BBM dapat didistribusikan secara lancar kepada seluruh warga negara Indonesia. Semoga ke depan, kami dapat membantu dan berkontribusi dalam pengendalian dan pengawasan distribusi BBM di Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan turut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni Sekolah Vokasi UGM Endang Soelistiyowati, Peneliti Pusat Studi Energi UGM Agung Satriyo, Region Manager Retail Sales Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga Drestanto Nandhiwardana, dan civitas akademika UGM.***