Jurnalis Hukum Bandung: Restorative Justice di KUHP Baru Perlu Pengawasan Ketat Media

BANDUNG, (RI).– Jurnalis Hukum Bandung (JHB) menggelar diskusi membahas penerapan konsep Restorative Justice (RJ) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diskusi bertema ‘Restorative Justice di KUHP Baru: Solusi Keadilan atau Ruang ‘86’?’ digelar di ruang meeting Paviliun Sunda, Kamis, 12 Maret 2026.

Dalam diskusi terungkap, pendekatan yang digadang-gadang menghadirkan keadilan yang lebih humanis itu dinilai memiliki potensi besar, namun juga menyimpan risiko jika tidak diawasi secara ketat.

Diskusi yang dihadiri para jurnalis peliput hukum di Kota Bandung ini membahas berbagai tantangan implementasi Restorative Justice dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Rugikan Negara, Jutaan Hektar Lahan Kelapa Sawit Ilegal Harus Ditertibkan

Baca Juga:

Rugikan Negara, Jutaan Hektar Lahan Kelapa Sawit Ilegal Harus Ditertibkan

Ketua JHB, Suyono, mengatakan, KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana nasional. Karena itu, jurnalis dituntut memahami berbagai mekanisme baru yang diatur dalam regulasi tersebut.

“KUHP baru membawa banyak perubahan dalam sistem hukum pidana kita. Jurnalis harus memahami substansi perubahan itu agar mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum,” tuturnya.

Menurutnya, Restorative Justice pada dasarnya merupakan pendekatan yang bertujuan menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih berimbang antara pelaku dan korban.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan publik yang kuat, mekanisme tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Konsep ini sebenarnya sangat baik jika dijalankan secara transparan. Tetapi tanpa kontrol publik, termasuk dari media, mekanisme ini bisa saja dipersepsikan sebagai ruang kompromi dalam penyelesaian perkara,” ujarnya.

Antisipasi celah penyimpangan Dalam forum diskusi tersebut, jurnalis Abdul Rohim turut menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan Restorative Justice jika tidak dikawal secara serius.

Menurut dia, mekanisme penyelesaian perkara melalui RJ memang dapat mempercepat proses hukum. Namun di sisi lain, celah penyimpangan tetap harus diantisipasi.

“Restorative Justice memiliki peluang besar terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang berperkara jika tidak diawasi dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai dalam praktiknya, potensi pelanggaran terhadap mekanisme RJ bisa saja terjadi berulang kali apabila tidak ada kontrol yang kuat dari publik.

“Pelanggaran terhadap mekanisme RJ ini bisa saja terjadi berulang-ulang. Karena itu insan pers harus benar-benar mengawal implementasi KUHP baru ini, mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan,” kata dia.

Menurut Abdul Rohim, tantangan media saat ini tidak hanya melaporkan peristiwa hukum, tetapi juga memahami substansi hukum yang berkembang.

“Kalau wartawan tidak memahami KUHP baru, akan sulit mendeteksi apakah suatu perkara benar-benar diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice yang sah atau justru terjadi penyimpangan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa peran media sebagai pengawas sosial sangat penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

JHB Luncurkan Platform Digital

Kegiatan FGD ini juga dirangkaikan dengan peluncuran platform digital JurnalisHukumBandung.com, yang diharapkan menjadi ruang informasi dan analisis berbagai isu hukum yang berkembang di masyarakat.

Platform tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi bagi para jurnalis yang tergabung dalam JHB untuk menghadirkan pemberitaan hukum yang lebih mendalam, kritis, dan edukatif.

Dukungan Bank BJB

Kegiatan FGD yang digagas Jurnalis Hukum Bandung ini turut mendapat dukungan dari bank bjb sebagai sponsor utama. Ketua Panitia Diskusi JHB, Yedi Supriadi menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada bank bjb yang telah mendukung kegiatan FGD ini. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menghadirkan ruang diskusi yang mendorong literasi hukum sekaligus memperkuat peran media dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Yedi.

Ia menambahkan, kolaborasi antara komunitas jurnalis dan berbagai pihak sangat penting untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap dinamika hukum yang terus berkembang.

Kesimpulan Diskusi FGD yang digelar Jurnalis Hukum Bandung menyimpulkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam KUHP baru merupakan langkah progresif dalam reformasi sistem hukum pidana di Indonesia.

Namun keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada transparansi proses serta pengawasan publik yang kuat. Dalam konteks tersebut, jurnalis memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa mekanisme Restorative Justice benar-benar menjadi solusi keadilan, bukan justru membuka ruang kompromi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.***