Redaksi
Rabu, 10 Juni 2026 | 09:07 WIB
Bandung, (RI).– Pihak SMAN 1 Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya yang menyebut adanya indikasi penyimpangan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebelumnya diberitakan bahwa BPK menemukan permasalahan dalam pengendalian belanja dana BOSP dan BOPD Tahun Anggaran 2025 hingga 7 Desember 2025.
Menanggapi hal tersebut, pihak SMAN 1 Ciparay menyampaikan klarifikasi resmi melalui surat Nomor: 480/HM.02.07/SMAN1CPR perihal Konfirmasi Tertulis.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa BPK Perwakilan Jawa Barat melaksanakan pemeriksaan secara uji petik terhadap sejumlah sekolah negeri tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. SMAN 1 Ciparay merupakan salah satu sekolah yang dipilih sebagai sampel pemeriksaan di Kabupaten Bandung.
Pihak sekolah menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan didasarkan pada adanya indikasi penyimpangan dana BOSP maupun BOPD di SMAN 1 Ciparay. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari uji petik atas kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, SMAN 1 Ciparay menyatakan telah menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan uji petik tersebut dan menyelesaikannya pada 11 Maret 2026. Menurut pihak sekolah, tindak lanjut tersebut telah dinyatakan selesai oleh tim pemeriksa.
Dengan demikian, pihak SMAN 1 Ciparay menegaskan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi rutin, serta tidak dapat langsung diartikan sebagai adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan. *** AF-RI
